Diskan Kabupaten Probolinggo Kembali Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Nelayan Dringu

posted in: Berita | 0

DRINGU –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perikanan kembali mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dan perairan umum, kepada nelayan Kabupaten Probolinggo di rumah ketua KUB Samudra Harapan, Desa Dringu Kecamatan dringu pada hari Senin (24/9/2018). Sosialisasi ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan nelayan dari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada nelayan tentang peraturan perundang – undangan perikanan yang berlaku, memfasilitasi nelayan untuk bertemu dan berdialog dengan stakeholder perikanan tangkap terkait permasalahan yang dihadapi dan merumuskan prosedur mekanisme penanganan tindak pelanggaran perikanan.

Kegiatan penyuluhan hukum dibuka oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo H. Achmad Aruman. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum, temasuk kegiatan di sektor perikanan kelautan.

“Sebagai warga negara yang baik hendaknya nelayan untuk bisa mengikuti dan menjalankan hukum perikanan yang berlaku” lanjutnya.

Setelah kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas, acara dilanjutkan oleh paparan materi oleh masing-masing narasumber yang berasal dari Poskamladu Mayangan, Satpolair Polres Probolinggo), UPT P2SKP Mayangan, dan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan.

Pemaparan penyuluhan kali ini menitiberatkan pada peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya ikan dengan berdasarkan hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu terciptanya kepatuhan hukum dalam masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kelimpahan potensi sumberdaya laut sebagai sumber perekonomian masyarakat nelayan.

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan Nelayan terkait NPWP dan pengesahan nama kapal pada pengurusan dokumen kapal dan permasalahan alat tangkap jaring WCW/ minitrawl yang merugikan nelayan Tongas. Untuk dokumen kapal, menurut Narasumber dari P2SKP Mayangan, memeang wajib dilengkapi NPWP dan pengesahan nama kapal yang berlaku secara nasional, sehingga jika ada nama kapal yang sama secara otomatis akan tertolak oleh sistem, solusinya adalah dengan menambahkan nama desa di belakang nama kapal. Masih menurut narasumber dari P2SKP Mayangan, untuk permasalahan WCW akan dikoordinasikan penanganannya dengan Satpolair dan Kamladu sehingga tidak akan meluas dan merugikan masyarakat nelayan.