Kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Perikanan Tahun 2018 Di Kecamatan Tongas

posted in: Berita | 0

Pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo, Dinas Perikanan mengadakan Kegiatan penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dan Perairan Umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum dalam kegiatan penangkapan ikan di laut dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Nelayan tentang peraturan perundang – undangan perikanan yang berlaku, memfasilitasi Nelayan untuk bertemu dan berdialog dengan stakeholder perikanan tangkap terkait permasalahan yang dihadapi dan merumuskan prosedur mekanisme penanganan tindak pelanggaran perikanan;

Peserta Penyuluhan hukum sebanyak 30 orang Nelayan dan anggota kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah kecamatan Tongas, dengan menghadirkan narasumber yaitu Lettu (L) Lukman Nur Hakim (Danposkamladu Mayangan),  Aiptu Ketut (Satpolair Polres Probolinggo), Arif Wahyudi (UPT P2SKP Mayangan), Sugeng Wiyanto S.Sos, MM (Camat Tongas) dan Wahid Noor Azis, A.Pi, MT (Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Bpk Dedy Isfandi A.Pi, MT dilanjutkan oleh paparan materi oleh masing-masing narasumber yang menitiberatkan pada peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya ikan dengan berdasarkan hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum sebagai instrumen pengawasan merupakan aturan dan sangsi yang dibuat untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya ikan yang lestari dan berkelanjutan.Terciptanya kepatuhan hukum dalam masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kelimpahan potensi sumberdaya laut sebagai sumber perekonomian masyarakat nelayan.

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan Nelayan terkait NPWP dan pengesahan nama kapal pada pengurusan dokumen kapal dan permasalahan alat tangkap jaring WCW/ minitrawl yang merugikan nelayan Tongas. Untuk dokumen kapal, menurut Narasumber dari P2SKP Mayangan, memeang wajib dilengkapi NPWP dan pengesahan nama kapal yang berlaku secara nasional, sehingga jika ada nama kapal yang sama secara otomatis akan tertolak oleh sistem, solusinya adalah dengan menambahkan nama desa di belakang nama kapal. Masih menurut narasumber dari P2SKP Mayangan, untuk permasalahan WCW akan dikoordinasikan penanganannya dengan Satpolair dan Kamladu sehingga tidak akan meluas dan merugikan masyarakat nelayan. Kegiatan penyuluhan diakhiri tepat pukul 12 siang.