Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang perikanan Tahun 2018 di Probolinggo

posted in: Berita | 0

Mayangan –  Dalam rangka mendukung penegakan hukum dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menaati perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengadakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan tahun 2018 kepada pemangku kebijakan dan nelayan di Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada selasa, (28/8/2018) di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo dengan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Perikanan Kota Probolinggo, Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Satwas SDKP Mayangan, Komandan POLAIR Probolinggo, Komandan POSKAMLADU Mayangan, Komandan POSKAMLADU Paiton, perwakilan Pokmaswas dari Kota dan Kabupaten Probolinggo serta perwakilan nelayan dari Kota dan Kabupaten Probolinggo masing-masing sebanyak 20 orang.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, menyampaikan bahwa untuk kesepahaman tentang penggunaan dan pelarangan alat tangkap diharapkan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/ PERMEN–KP /2015 tentang pelarangan alat tangkap yang dilarang dan ditegaskan lagi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN – KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan termasuk didalamnya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang/jongrang.

Namun dengan adannya kebijakan ibu Menteri Kelautan dan Perikanan pada 18 Januari 2018 terkait masih dibolehkannya alat tangkap tangkap cantrang diharapkan nelayan Kota Probolinggo dapat lebih bijak dalam penggunaan alat tangkapnya. Selain itu nelayan cantrang/jongrang juga harus mengikuti aturan jalur penangkapan ikan. Menurut aturan kapal cantrang yang melakukan penangkapan harus di jalur atau zona 2 yaitu lebih dari 4 mil dari tepi laut.

“Kami berharap nelayan cantrang/jongrang untuk tidak melakukan penangkapan yang melanggar jalur sehingga tidak meresahkan nelayan kecil di Kabupaten Probolinggo, karena apabila melakukan penangkapan kurang dari 4 mil laut akan merusak terumbu karang, rumpon ikan dan menyeret alat tangkap nelayan kecil berupa bubu dan jaring/ gillnett”, lanjut Dedy.

Dari hasil evaluasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan tahun 2018 yang dilakukan pemangku kebijakan dan nelayan di Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo di simpulkan bahwa adannya komitmen dari lintas sektor untuk melakukan pengawasan terpadu dalam menjaga ekositem perairan di Probolinggo. Selain itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan larangan penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pemahaman jalur penangkapan bagi kapal perikanan.

Untuk nelayan yang telah melakukan pengerusakan lingkungan ataupun terjadi pelanggaran jalur penangkapan diharapkan masyarakat nelayan tidak anarkis dan diselesaikan dengan cara musyawarah dengan pendekatan kearifan lokal sehingga dapat diambil kesepakatan bagi kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Apabila tidak ada titik temu maka akan diproses secara hukum setiap pelanggaran yang dilakukan.