Sosialisasi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Gili Ketapang

posted in: Berita | 0

SUMBERASIH – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi kawasan konservasi perairan pulau Gili Ketapang di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih, Senin (23/11/2020).Kegiatandiikuti oleh masyarakat Desa Gili Ketapang sebanyak 30 orang yang tergabungdalamkelompokmasyarakatpengawas (POKMASWAS), Kelompoknelayan, tokohmasyarakatdan perangkat desa.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah mengajakmasyarakat dalam memanfaatkan Kawasan Konservasi di PerairaanPulauGiliKetapangdan Sekitarnya, dimulai dari aturan pemanfaatan, biota dilindungi, serta zonasi kawasan dan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masing-masing zona, termasuk mengenai zona inti yang berada di Perairan PulauGiliKetapang.

Sosialisasi kawasan konservasi perairan pulau Gili Ketapang dibuka oleh Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Pratiwi Sulistianidalamsambutannyabeliaumenyampaikan bahwa dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 telah disebutkan bahwa Konservasi perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Sebuah Kawasan Konservasi Perairan diharapkan memiliki efek positif pada biomassa dan stok ikan, dengan meningkatkan hasil perikanan di perairan disekitarnya. Sebuah Kawasan Konservasi Perairan dibagi kedalam beberapa zona seperti zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya. Nelayan dilarang memancing di daerah-daerah  zona inti karena daerah ini diperuntukan sebagai daerah untuk perkembangbiakan ikan secara khusus tanpa diganggu oleh aktivitas manusia apapun kecuali untuk penelitian, ujarnya.

Setelah sambutandariKepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi darinarasumber. Sebagai narasumber hadir Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dewi Nur Setiorini, Kasi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Wahyu Widya Laksana Nugroho dan Sukandar dari Universitas Brawijaya.

Kasi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Wahyu Widya Laksana Nugroho menyampaikan proses dan tahapan ditetapkanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kawasan Konservasi Gili Ketapang dan Perairan di Sekitarnya di Jawa timur. “Masyarakat harus memahami kawasan konservasi dan pembagian zona pengelolaan di dalamnya,” katanya.

Sukandar Dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mengungkapkan beberapa studi yang pernah dilakukan tentang terumbu karang di Gili Ketapang. Kegiatan ini merupakan konservasi sumberdaya alam dan lingkungannya serta perlunya adaptasi dengan budaya lokal. “Masyarakat harus dilibatkan serta kearifan lokal harus diakomodir dalam menyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi Gili Ketapang,” ujarnya.

Dewi Nur Setiorini Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalammateriketiga menyampaikan kegiatan ini masih tahap sosialisasi dan masih ada tahapan berikutnya.

Kesimpulan dari kegiatan ini, konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi Gili Ketapang yang akan dibahas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diusulkan menjadi pengelolaan kawasan wisata perairan. Poin kearifan lokal masyarakat Gili Ketapang dimasukan dalam konsep rencana pengelolaan. Kepala Desa Gili Ketapang juga mengusulkan perbaikan dermaga sisi utara dan talud/tanggul pantai sisi utara Gili Ketapang.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Hari Pur Sulistiono menyampaikanbahwasosialisasi ini dapatmemberi wawasan bagi semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat tentang zonasi pengelolaan ruang laut di perairan Gili Ketapang.Peserta yang hadir dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham bahwa ada zona-zona yang telah diatur dalam mengambil Sumber Daya Alam, mana yang boleh di ambil dan mana yang perlu dikembangkan agar tidak punah.

Ipung menerangkan dalam proses selanjutnya partisipasi dan aspirasi masyarakat Desa Gili Ketapang bisa diperhatikan. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur.

“Dengan adanya Kawasan Konservasi Gili Ketapang yang ditangani langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur maka sarana dan prasarana di Pulau Gili Ketapang yang karena kewenangan tidak bisa dianggarkan oleh kabupaten bisa mendapat perhatian dari Provinsi Jawa Timur,”pungkasnya.